Lima Kantor Imigrasi Raih WBBM di ZI Awards 2026, Silmy Karim Dorong Inovasi Pelayanan Berlanjut
February 27, 2026 By fathur
Sebanyak lima kantor imigrasi resmi meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini diberikan kepada Kantor Imigrasi Singaraja, Wonosobo, Parepare, Kotamobagu, dan Tobelo.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih jajaran imigrasi di daerah. Ia sekaligus menegaskan bahwa predikat WBBM harus menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekadar tujuan akhir.
Apa Itu WBBM dan Mengapa Penting bagi Layanan Imigrasi
WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan tingkat tertinggi dalam sistem Zona Integritas (ZI) yang diterapkan pemerintah Indonesia. Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang tidak hanya memenuhi standar bebas korupsi, tetapi juga terbukti mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan inovatif.
Dalam konteks imigrasi, WBBM berarti masyarakat dapat mengakses layanan, mulai dari pengurusan paspor hingga izin tinggal, dengan proses yang lebih cepat, persyaratan yang lebih sederhana, dan prosedur yang lebih transparan. Ini adalah standar yang langsung berdampak pada pengalaman sehari-hari warga negara.
Berdasarkan data evaluasi Zona Integritas tahun 2025, dari 297 instansi pemerintah yang mengikuti penilaian, hanya 133 instansi yang berhasil meraih predikat WBK dan/atau WBBM. Artinya, tidak semua instansi yang mendaftar otomatis lolos, penilaian dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan berbagai indikator manajemen perubahan, pelayanan publik, dan pengendalian gratifikasi.
Lima Kantor Imigrasi Penerima WBBM 2026
Kelima kantor imigrasi yang meraih predikat WBBM tahun ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mencerminkan bahwa upaya reformasi pelayanan tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Kantor Imigrasi Singaraja mewakili Bali, Wonosobo dari Jawa Tengah, Parepare dari Sulawesi Selatan, Kotamobagu dari Sulawesi Utara, dan Tobelo dari Maluku Utara.
Masing-masing kantor dinilai telah menerapkan berbagai inovasi nyata dalam proses pelayanan, mulai dari penyederhanaan alur pengajuan, pengurangan waktu tunggu, hingga peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat. Inovasi-inovasi ini menjadi dasar penilaian bahwa mereka layak mendapatkan predikat tertinggi dalam zona integritas.
Selain kelima kantor tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara keseluruhan mencatat tujuh unit kerja yang berhasil meraih predikat ZI, menjadikannya salah satu kementerian dengan raihan ZI terbanyak dalam evaluasi tahun ini.
Pernyataan Silmy Karim: Apresiasi Sekaligus Pengingat
Dalam kesempatan tersebut, Silmy Karim menyampaikan dua hal sekaligus: apresiasi atas kerja keras jajaran imigrasi di daerah, dan pengingat bahwa penghargaan bukan titik berhenti.
“Predikat WBBM adalah kasta tertinggi dalam zona integritas. Saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan di daerah yang telah membuktikan bahwa birokrasi kita mampu bekerja dengan jujur sekaligus cekatan,” ujar Silmy Karim.
Ia juga menekankan bahwa capaian ini diharapkan menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi. Menurutnya, unit kerja berstatus WBBM sudah membuktikan kemampuan berinovasi, dan tantangan ke depan adalah mempertahankan serta memperluas standar tersebut ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia.
Hadir dalam acara yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama jajaran pimpinan lembaga negara lainnya. Penghargaan juga diberikan kepada unit kerja yang berhasil meningkatkan nilai SAKIP menjadi predikat BB, sebagai bagian dari evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh.
Gambaran Umum Kinerja Birokrasi Nasional dari SAKIP 2025
Di luar penghargaan ZI, hasil evaluasi SAKIP 2025 juga memberikan gambaran tentang kinerja birokrasi Indonesia secara lebih luas. Nilai rata-rata kinerja kementerian dan lembaga tercatat sebesar 73,61, sementara pemerintah provinsi berada di angka 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota di 64,89.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan yang cukup besar, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem evaluasi seperti SAKIP dan ZI dirancang justru untuk mendorong perbaikan tersebut secara terstruktur, bukan sekadar pemeringkatan, melainkan alat untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hasil evaluasi tahun ini menjadi cermin sekaligus peta jalan. Kantor-kantor yang belum meraih predikat WBK maupun WBBM memiliki acuan yang jelas dari unit-unit yang telah berhasil. Proses pembelajaran antar-kantor inilah yang diharapkan mendorong peningkatan pelayanan imigrasi secara lebih merata di seluruh Indonesia.
Dengan momentum ZI Awards 2026, Silmy Karim menyatakan harapannya agar seluruh unit kerja imigrasi terus berbenah, mengambil pelajaran dari yang sudah berhasil, dan tidak berhenti berinovasi demi layanan yang lebih baik bagi masyarakat.