Silmy Karim Dirjen Imigrasi: Tertibkan WNA di Bali Imigrasi Harus Tegas dan Humanis
October 3, 2024 By admin
Silmy Karim Dirjen Imigrasi, terus memperkuat pengawasan dan penegakan aturan keimigrasian di Indonesia, terutama terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah strategis seperti Bali. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pelaksanaan Operasi Jagratara yang diadakan pada Rabu, 2 Oktober 2024, di Pelabuhan Benoa, Bali. Operasi ini bertujuan untuk menertibkan WNA sekaligus menjaga keamanan negara dengan pendekatan yang tegas namun tetap humanis.
Operasi Jagratara, yang namanya diambil dari bahasa Sansekerta dan berarti “selalu waspada”, memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh WNA. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah WNA yang masuk ke Indonesia semakin meningkat, terutama di sektor pariwisata dan investasi. Bali, sebagai salah satu destinasi wisata internasional terpopuler di Indonesia, menjadi wilayah yang memiliki konsentrasi WNA yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengawasan yang intensif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa WNA yang datang ke Indonesia mematuhi semua peraturan keimigrasian yang berlaku.
Silmy Karim Dijern Imigrasi: Operasi Jagratara Arti dan Tujuan
Silmy Karim menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya bertujuan untuk menertibkan WNA yang melanggar aturan, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. “Pengawasan intensif diperlukan untuk menjamin bahwa setiap pendatang mematuhi aturan imigrasi yang berlaku di Indonesia. Kita ingin pelintas yang berkualitas,” ujar Silmy Karim saat membuka operasi tersebut. Dengan kata lain, pemerintah ingin memastikan bahwa WNA yang datang ke Indonesia adalah mereka yang taat terhadap hukum dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta stabilitas sosial.
Selain itu, operasi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, seperti kejahatan lintas negara dan gangguan ketertiban umum yang mungkin ditimbulkan oleh WNA. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pemerintah dapat mencegah masuknya orang asing yang berpotensi membahayakan keamanan negara.
Silmy Karim Dirjen Imigrasi Mendukung Pengawasan dan Penambahan Sarana
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Jagratara, Silmy Karim menyerahkan 20 unit kendaraan patroli baru kepada kantor imigrasi di Bali. Penambahan sarana ini merupakan bagian dari 265 unit kendaraan patroli yang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Kendaraan patroli tersebut akan digunakan oleh petugas imigrasi untuk meningkatkan efektivitas operasional mereka di lapangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki konsentrasi WNA yang tinggi, seperti Bali.
Menurut Silmy Karim, penambahan kendaraan patroli ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan petugas dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada WNA yang mungkin berniat melanggar aturan. “Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada anggota, memperlancar operasional, serta memberikan deterrent kepada WNA. Imigrasi terus meningkatkan kinerja, produktivitas, agar penegakan hukum keimigrasian di Indonesia semakin tegak dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tambah Silmy Karim.
Pengawasan dan Penindakan yang Tegas
Meskipun pengawasan terhadap WNA dilakukan dengan sangat tegas, Silmy Karim menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam menjalankan tugas ini. “Kami ingin memastikan bahwa Indonesia merupakan destinasi yang nyaman bagi wisatawan maupun investor mancanegara yang taat terhadap aturan. Di sisi lain, pengawasan keimigrasian diharapkan menciptakan situasi aman bagi masyarakat Indonesia,” kata Silmy Karim.
Pendekatan humanis ini penting karena banyak WNA yang datang ke Indonesia untuk berlibur atau berinvestasi, sehingga pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan dengan bijak tanpa mengurangi kenyamanan mereka. Di sisi lain, bagi WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, tindakan tegas tetap harus diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian telah menginstruksikan kepada seluruh kantor imigrasi di Indonesia untuk melakukan pengawasan dengan memperhatikan stabilitas keamanan dan mitigasi risiko. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, petugas imigrasi memiliki wewenang untuk segera melakukan penindakan. Penambahan sarana prasarana, seperti kendaraan patroli, diharapkan dapat mempercepat respons dari petugas di lapangan dan memperluas jangkauan pengawasan.
Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
Operasi Jagratara di Bali juga melibatkan berbagai pihak penting di tingkat daerah. Pembukaan operasi ini dihadiri oleh Pejabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, Ketua DPRD Bali, Dewa Jack, serta Kapolda Bali, Irjen Daniel Adityajaya. Selain itu, operasi ini melibatkan 125 personel imigrasi, termasuk Penyidik PNS Imigrasi, petugas patroli, dan petugas dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa operasi pengawasan terhadap WNA bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi juga melibatkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya.
Operasi Penutup di Tahun 2024
Operasi Jagratara yang dilaksanakan di Bali ini merupakan operasi penutup di tahun 2024. Menurut Silmy Karim, selama tahun ini Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan dua kali operasi pengawasan WNA secara serentak di seluruh Indonesia. “Operasi Jagratara lahir dari tantangan yang muncul seiring meningkatnya jumlah orang asing di Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan investasi. Pengawasan intensif diperlukan untuk menjamin bahwa setiap pendatang mematuhi aturan imigrasi yang berlaku di Indonesia. Kita ingin pelintas yang berkualitas,” tegas Silmy Karim.
Dengan pelaksanaan operasi seperti Jagratara, Silmy Karim berharap Indonesia tidak hanya menjadi destinasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan serta investor asing, tetapi juga mampu menjaga stabilitas keamanan bagi masyarakat dalam negeri. Pengawasan yang tegas namun humanis ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kenyamanan bagi para pelintas batas.
Dalam menghadapi tantangan keimigrasian di masa depan, Silmy Karim terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian agar Indonesia tetap menjadi negara yang aman dan berdaulat, sekaligus menarik bagi wisatawan dan investor internasional.