Kementerian IMIPAS Gelar Dua Agenda Penting, Penandatanganan MoU dengan POLRI dan Peluncuran Identitas Baru

August 4, 2025 By hidayat

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyambut positif penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. Dalam momentum bersejarah yang berlangsung di Kementerian IMIPAS, Senin (4/8/2025), menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan transformasi sistem Imigrasi dan Pemasyarakatan yang lebih adaptif dan modern.

“Tidak hanya berhenti pada nota kesepahaman, mudah-mudahan sinergi ini akan membuat kita semakin solid dengan kerja sama yang selama ini sudah kita kerjakan. Tanpa kehadiran dan kolaborasi yang solid dari jajaran kepolisian, dalam berbagai tantangan di lapangan, tentu tidak dapat kita hadapi secara optimal,” ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto. Ia menekankan bahwa Polri merupakan lembaga tertinggi negara terbesar yang memiliki jaring luas dan kapabilitas teruji.

Menteri Agus menyebut kerja sama ini merupakan tonggak awal yang penting bagi Kemenimipas sebagai kementerian baru dalam membangun sinergi kelembagaan. Sejarah dan tugas-fungsi Kemenimipas tidak bisa dilepaskan dari peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Kerja sama ini terwujud dalam tiga perjanjian spesifik yang ditandatangani secara terpisah:

Perjanjian Sinergitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang data dan/atau informasi tahanan, anak, dan warga binaan, serta tata kelola senjata api non organik Polri/TNI dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas, Mashudi, dan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Syahardiantono.

Perjanjian Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar/Investigasi bagi pejabat/pegawai imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Tahun 2025. Perjanjian ini ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemenimipas, Yuldi Yusman, dan Kepala Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri, Susilo Teguh Raharjo.

Kerja sama strategis ini tidak hanya sebatas formalitas institusional, melainkan merupakan respons komprehensif terhadap tantangan keamanan nasional dan transnasional di era global. MoU ini menandai integrasi dua kekuatan besar dalam menjaga stabilitas keamanan Indonesia, di mana sistem pemasyarakatan berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah ancaman dari dalam negeri.

Perjanjian ini secara khusus mengatur mekanisme pertukaran data dan informasi narapidana untuk memperkuat sistem intelijen. Kolaborasi antara Ditjen Pemasyarakatan dan Badan Intelijen Keamanan Polri ini dirancang untuk mengantisipasi berbagai ancaman keamanan, termasuk potensi spionase yang meningkat seiring dengan mobilitas internasional yang semakin tinggi.

Pemasyarakatan Sebagai Prioritas Strategis

Dalam Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen yang sama, Silmy Karim menyoroti pemasyarakatan sebagai salah satu sektor prioritas dalam penguatan kelembagaan lima tahun ke depan. Visinya yang komprehensif tercermin dalam empat pilar utama yang diarahkan untuk mentransformasi sistem pemasyarakatan Indonesia.

“Kita ingin menghadirkan Pemasyarakatan yang humanis, namun tetap memiliki standar keamanan maksimal,” tegas Silmy Karim dalam arahannya. 

Pernyataan ini menunjukkan komitmennya terhadap keseimbangan antara aspek rehabilitasi dan keamanan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Kebijakan ini, turut menyoroti:

• Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Modern: Infrastruktur berstandar keamanan tinggi dengan teknologi terdepan
• Penguatan Sistem Rehabilitasi Narapidana: Program pembinaan yang efektif untuk reintegrasi sosial
• Pemberdayaan Warga Binaan: Peningkatan keterampilan dan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik
• Penerapan Konsep Smart Prison: Integrasi teknologi digital dalam operasional pemasyarakatan

Peluncuran Seragam dan Penerapan Nilai PRIMA

Kemudian di penghujung acara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) resmi memperkenalkan identitas visual baru melalui peluncuran seragam dan mars kementerian. Seragam baru berwarna coklat muda ini dikenakan untuk pertama kalinya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Polri di Hotel Shangri-La Jakarta.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan bahwa seragam baru ini telah mendapat persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini. 

“Ya, kita sudah mendapat persetujuan dari Ibu Menpan untuk menggunakan seragam baru. Dan ini sebagai percontohan dan tadi sudah disuplai kepada seluruh pegawai yang mewakili, diwakili oleh para Kakanwil dan Ka UPT,” ujar Agus kepada wartawan.

Menteri Agus menambahkan bahwa internal Kemenimipas pun telah menyetujui penggunaan seragam baru ini. Seragam tersebut memiliki desain yang mencerminkan profesionalitas dan identitas kementerian baru, dilengkapi dengan logo Kementerian Imipas di bagian lengan kanan, papan nama di atas kantong kanan, lencana-lencana di sekitarnya, serta tanda pangkat di bagian pundak.

“Sekaligus juga (diluncurkan) Mars kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tutur Menteri Agus, menandai peluncuran identitas audio-visual yang lengkap bagi kementerian baru ini.

Selain itu, Silmy Karim juga turut mendukung peluncuran nilai-nilai PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, Akuntabel) sebagai identitas kelembagaan baru Kemenimipas.

Ia meyakini bahwa implementasi nilai-nilai PRIMA dalam sektor pemasyarakatan akan menciptakan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. 

Dalam konteks pemasyarakatan, pandangan dari nilai PRIMA bisa diartikan sebagai berikut:

• Profesional: Penanganan warga binaan dengan standar internasional dan berbasis evidence
• Responsif: Kemampuan merespons kebutuhan rehabilitasi dan dinamika keamanan
• Integritas: Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pembinaan
• Modern: Adopsi teknologi dan inovasi dalam operasional lembaga pemasyarakatan
• Akuntabel: Pertanggungjawaban publik atas setiap kebijakan dan program

Visi jangka panjang diarahkan untuk menjadikan sistem pemasyarakatan Indonesia sebagai rujukan regional dalam penerapan konsep rehabilitasi yang humanis dan efektif. Visi ini didukung oleh strategi komprehensif yang mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kerja sama lintas sektor.

Kemenimipas juga menekankan bahwa kerja sama strategis dengan POLRI akan memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sistem pemasyarakatan yang modern dan terintegrasi menjadi bagian penting dari pertahanan keamanan nasional.