Silmy Karim di Podcast Penjaga Harapan: Bongkar Visi Transformasi Digital dan Humanisasi Peraturan di Indonesia

September 17, 2025 By fathur

Sebuah diskusi yang mendalam di podcast “Penjaga Harapan”, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, memaparkan visinya yang tajam dalam mereformasi dua pilar krusial negara: imigrasi dan pemasyarakatan. Tidak hanya berbicara soal rencana, Silmy Karim membongkar langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil untuk memodernisasi layanan publik, memanusiakan sistem hukum, dan menceritakan memangkas “hutan” regulasi yang selama ini menghambat dan menyusahkan kemajuan Indonesia . Diskusi ini memberikan gambaran jelas tentang arah baru kepemimpinan yang fokus pada solusi nyata, bukan sekadar digitalisasi sebagai formalitas. 

Revolusi Digital Imigrasi: Mudah, Cepat, dan Bersih

Salah satu sorotan utama dari pemaparan Silmy Karim adalah komitmennya untuk menciptakan layanan publik yang berprinsip pada kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas. “Kadang kita cuma asal digitalisasi, saya mau mematahkan itu agar bisa mudah ke masyarakat,” tegasnya.

Silmy Karim mencontohkan salah satu terobosan pertama di Direktorat Jenderal Imigrasi: penerapan proses pembayaran digital menggunakan kartu kredit yang dananya langsung masuk ke kas negara, bukan lagi melalui pos-pos penampungan sementara yang disimpan di kas imigrasi. Langkah ini tidak hanya memotong birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Bagi warga negara asing, pengalaman di pintu gerbang negara menjadi cerminan pertama. Untuk itu, optimalisasi Autogate di bandara-bandara internasional menjadi prioritas. Dengan paspor elektronik, proses imigrasi kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 detik. “Digital adalah solusi untuk layanan yang mudah, cepat, dan bersih,” tambah Silmy Karim. Ini adalah perwujudan dari prinsip “Good Quality Travelers”, di mana Indonesia menyambut kedatangan investor, tenaga ahli, dan wisatawan berkualitas dengan pelayanan yang efisien dan ramah.

Memangkas Belantara Regulasi yang Menghambat

Indonesia telah lama bergulat dengan masalah obesitas regulasi. Silmy Karim tanpa ragu menyebut angka fantastis: ada lebih dari 18.000 regulasi di Indonesia secara keseluruhan, beberapa diantaranya ada yang tumpang tindih dan seringkali menyulitkan. Baginya, seorang pemimpin tidak hanya bertugas menjalankan rutinitas harian, tetapi juga harus proaktif. “Kita harus nyari peraturan mana yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan malah menghambat,” ujarnya.

Aksi nyata pun telah dilakukan. Silmy Karim menceritakan bahwa dirinya merubah sebanyak 234 aturan yang dianggap tidak efisien selama ia menjadi pada saat ia menjadi dirjen Imigrasi. Salah satu contoh paling signifikan adalah penghapusan syarat rekomendasi dari berbagai kementerian bagi orang asing yang ingin bekerja atau belajar di Indonesia. Aturan ini sebelumnya menciptakan kerumitan birokrasi dan biaya tambahan yang tidak perlu. Dengan memangkasnya, Silmy Karim tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia kini lebih terbuka dan efisien. Hal tersebut ia lakukan demi terciptanya proses humanisasi peraturan yang ada di Indonesia

Dari Kamboja hingga Penjara Produktif: Sisi Humanis dan Tegas Seorang Pemimpin

Diskusi juga menyentuh isu-isu keamanan dan penegakan hukum yang kompleks, termasuk kasus perdagangan manusia (TPPO) ke Kamboja dan kejahatan siber. Silmy Karim mengakui bahwa meskipun fokus utama imigrasi adalah pada proses masuk, tindakan preventif tetap krusial. Salah satu inisiatifnya adalah program “petugas imigrasi desa” yang bertujuan mengedukasi masyarakat di daerah rentan agar tidak menjadi korban migrasi ilegal. Di sisi lain, ketegasannya dalam penegakan hukum terlihat dari pengalamannya menggerebek sindikat penipuan WNA asal Taiwan yang beroperasi di Indonesia, di mana ada ratusan orang berhasil ditangkap.

Visi reformasi Silmy Karim yang paling fundamental mungkin terletak pada sektor pemasyarakatan. Ia menyoroti fakta miris bahwa lebih dari 50% penjara di Indonesia adalah warisan kolonial Belanda, dengan kapasitas yang jauh dari ideal. Saat ini, kapasitas penjara hanya sekitar 180 ribu, padahal idealnya harus mencapai 300 ribu.Menjawab tantangan ini, dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, gagasan “Mega Prison” bukan lagi sekadar wacana. 

Silmy Karim juga menekankan bahwa pembangunan fisik harus diimbangi dengan perubahan paradigma. Istilah “narapidana” diganti menjadi “warga binaan”, menandakan pergeseran fokus dari penghukuman ke pembinaan. Silmy Karim juga mengajak seluruh masyarakat agar menghindari memakai istilah “narapidana” dan diganti menjadi “warga binaan”

“Penjara kita merupakan penjara produksi,” jelasnya. Konsep yang sebenarnya sudah ada sejak era Belanda ini akan dioptimalkan kembali dengan menggandeng pihak swasta. Tujuannya jelas: menjadikan 280.000 warga binaan sebagai individu produktif yang siap kembali ke masyarakat, bukan menjadi beban negara. Upaya tersebut terus diupayakan setiap saat demi membangun Indonesia kearah yang lebih baik sesuai arahan dari presiden dan wakil presiden. 

Di akhir perbincangan, Silmy Karim meninggalkan pesan kuat untuk generasi muda Indonesia, sebuah kutipan yang merangkum etos kerjanya:

“Jadikan diri kamu sebagai pemuda yang memiliki nilai tambah, berikan nilai tambah untuk negeri dan bangsa ya, maka kamu akan jadi sukses.”

Pesan ini menjadi penutup yang sempurna, menggarisbawahi bahwa reformasi besar yang ia gagas membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa yang mau memberikan nilai tambah, persis seperti yang sedang ia teladankan.