Kementerian Imipas Mencanangkan Pembangunan Zona Integritas

February 17, 2025 By admin

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, bersama Wakil Menteri Silmy Karim, mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Kegiatan ini berlangsung di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada (14/1/2025). Komitmen ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Langkah Percepatan Menuju Zona Integritas

Dalam kesempatan tersebut, Agus Andrianto menegaskan pentingnya strategi yang efektif untuk melaksanakan indikator kinerja. 

“Waktu terus berjalan. Buat strategi untuk langkah percepatan dalam melaksanakan indikator kinerja agar mendapatkan realisasi capaian kinerja yang terbaik, sesuai dengan target yang telah ditentukan,” ujar Agus. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja tidak hanya membutuhkan komitmen, tetapi juga rencana aksi yang terukur dan berbasis hasil.

Silmy Karim, sebagai Wakil Menteri, juga memainkan peran penting dalam mendorong transformasi birokrasi di Kemenimipas. Dengan pengalaman dan visinya, Silmy Karim menekankan bahwa keberhasilan implementasi Zona Integritas tidak hanya bergantung pada dokumen formal, tetapi juga pada perubahan budaya kerja yang menyeluruh di semua tingkatan.

Kegiatan pencanangan Zona Integritas ini juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan penting. 

Pejabat tinggi madya dan pratama mendapatkan pengarahan langsung dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih; Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto; serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto. Kehadiran mereka memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

Mokhammad Najih menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Menurutnya, penerapan Zona Integritas harus didukung oleh pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, Setyo Budiyanto dari KPK mengingatkan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas melalui upaya sistematis dan konsisten.

Transformasi Birokrasi sebagai Pilar Utama

Zona Integritas adalah salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dengan pendekatan ini, Kemenimipas berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. 

Silmy Karim menekankan bahwa perubahan ini tidak hanya memerlukan kebijakan yang jelas, tetapi juga dukungan penuh dari seluruh pegawai.

Sebagai Wakil Menteri, Silmy Karim telah mengambil langkah konkret dalam mengarahkan Kemenimipas menuju transformasi yang lebih baik. Salah satu inisiatifnya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. 

Selain itu, ia juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses pelayanan dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Penerapan Zona Integritas memiliki dampak yang luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, inisiatif ini membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi risiko korupsi. 

Sementara itu, masyarakat mendapatkan manfaat langsung berupa pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya. Silmy Karim percaya bahwa keberhasilan Zona Integritas akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Dalam konteks pelayanan imigrasi, misalnya, pencanangan Zona Integritas diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalkan hambatan birokrasi. Hal ini sangat relevan mengingat layanan imigrasi sering kali menjadi salah satu indikator utama kualitas pelayanan publik di mata masyarakat.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun berbagai langkah telah diambil, pencapaian Zona Integritas bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah resistensi terhadap perubahan di kalangan pegawai. 

Namun, dengan kepemimpinan yang kuat dari Agus Andrianto dan Silmy Karim, tantangan ini dapat diatasi melalui pendekatan komunikasi yang efektif dan pelibatan aktif seluruh pihak terkait.

Silmy Karim juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai harapan. 

“Zona Integritas bukan sekadar proyek jangka pendek. Ini adalah komitmen jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan integritas dari seluruh elemen,” ujarnya.

Pencanangan Zona Integritas oleh Agus Andrianto dan Silmy Karim merupakan langkah besar dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, inisiatif ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik. Peran aktif Silmy Karim sebagai Wakil Menteri menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini.

Transformasi birokrasi bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, Kemenimipas optimis dapat mencapai target WBK dan WBBM, menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani untuk Indonesia yang lebih maju.