Silmy Karim dan Bupati Tegal Berkolaborasi demi Percepatan Pembangunan Kantor Imigrasi Kabupaten Tegal

September 26, 2025 By fathur

Sebuah terobosan dari inisiatif Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pelayanan publik bidang keimigrasian segera terwujud bagi masyarakat Kabupaten Tegal. Di bawah arahan strategis Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, rencana pembangunan Kantor Imigrasi (Kanim) Tegal yang telah lama dinantikan kini memasuki babak realisasi. Kepastian ini mengemuka setelah rapat koordinasi tingkat tinggi pada (16/9/ 2025), yang dipimpin langsung oleh Silmy Karim dan Bupati Tegal M. Ischak Maulana. Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran lengkap petinggi Pemerintah Kabupaten Tegal serta pejabat terkait dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Pertemuan ini akan menjadi titik balik yang menghasilkan harapan masyarakat menjadi realita

Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat atas Pelayanan Keimigrasian yang Mendesak

Selama bertahun-tahun, ribuan warga Tegal harus menempuh jarak dan mengorbankan waktu untuk mengakses layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Pemalang. Isu ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan, melainkan sebuah hambatan nyata dalam pelayanan publik. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Tegal, M. Ischak Maulana, menyuarakan urgensi ini dengan data yang kuat. Ia memaparkan bahwa sepanjang tahun 2024 saja, tercatat sekitar 10.000 permohonan layanan keimigrasian yang berasal dari masyarakat Tegal.

Angka ini melukiskan gambaran nyata tentang kebutuhan mendesak di lapangan. “Kami menginginkan adanya kantor imigrasi di Tegal. Pembangunan Kanim baru akan lebih strategis dan mendukung peningkatan pelayanan publik,” ujar Bupati Ischak Maulana, menyuarakan aspirasi warganya. Pernyataan ini menjadi fondasi bagi diskusi strategis yang dipimpin oleh Silmy Karim untuk mencari solusi yang paling efektif dan efisien.

Visi Strategis Silmy Karim: Aksesibilitas Publik di Atas Segalanya

Menanggapi kebutuhan mendesak tersebut, Silmy Karim tidak hanya memberikan persetujuan, tetapi juga turun tangan langsung untuk memastikan rencana tersebut berjalan di jalur yang tepat. Ia mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Tegal yang telah menyiapkan hibah lahan, sebuah syarat mutlak untuk pembangunan.

Fokus utama Silmy Karim langsung tertuju pada aspek yang paling fundamental: lokasi. Pemkab Tegal menyajikan dua opsi lahan potensial:

• Eks Terminal Adiwerna: Berlokasi di Jalan Raya Singkil, Slawi, lahan seluas 7.000 m² ini memiliki keunggulan karena sudah ada bangunan di atasnya.

• Terminal Dukuh Salam: Terletak di Jalan Nasional Purwokerto-Tegal, lahan ini lebih luas, yaitu 12.000 m², namun masih berupa tanah kosong yang hanya dikelilingi pagar.

Meskipun standar minimal lahan yang dibutuhkan adalah 10.000 m²,Silmy Karim menunjukkan visi kepemimpinan yang strategis dan berorientasi pada masyarakat. Ia dengan tegas menilai lokasi eks Terminal Adiwerna sebagai pilihan yang lebih unggul. Alasannya jelas: aksesibilitas. “Lokasi ini lebih memiliki keunggulan, sementara yang di Jalan Nasional terlalu jauh bagi pemohon,” kata Silmy Karim. Keputusannya menggarisbawahi prinsip bahwa fasilitas publik haruslah mudah dijangkau oleh masyarakat yang dilayaninya.

Kolaborasi Antar Instansi Demi Terciptanya Pelayanan Publik Prima dan Cepat

Rapat tersebut tidak ditutup hanya dengan sebuah kesepakatan, melainkan dengan serangkaian arahan tegas dari Silmy Karim yang dirancang untuk mengeliminasi penundaan dan memastikan semua pihak bergerak serentak. Beliau menekankan bahwa visi pelayanan publik prima tidak bisa menunggu birokrasi yang berlarut-larut. Seluruh jajaran pimpinan yang ada di rapat tersebut sepakat bahwa Kantor Imigrasi ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat tegal di tahun 2026 mendatang.Dalam rapat tersebut juga langsung mengarahkan serangkaian koordinasi teknis yang berkaitan dengan kolaborasi demi mempercepat pembangunan Kantor Imigrasi yang baru di Tegal.

Kepala Biro BMN, Jayanta Surbakti, memberikan dukungannya terhadap opsi eks Terminal Adiwerna. Menurut pertimbangannya, keberadaan bangunan fisik di lokasi tersebut akan menyederhanakan proses pengurusan izin prinsip. Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa mekanisme yang akan ditempuh adalah melalui hibah aset. Selama proses hibah dan penantian persetujuan dari Kementerian PANRB serta Kementerian Keuangan, operasional akan dialokasikan sementara di Kantor Imigrasi Pemalang.

Terakhir, untuk memastikan masyarakat Tegal segera merasakan langsung pelayanan Imigrasi yang cepat, Silmy Karim memberikan dukungan dan perintah untuk mendirikan pos layanan sementara di Kantor Imigrasi Pemalang. “Jangan biarkan ada kekosongan layanan. Sambil kita membangun yang permanen, pelayanan harus sudah mulai berjalan,” tegasnya. Arahan ini menciptakan sebuah rantai komando yang jelas, di mana setiap institusi memiliki tugas dan tenggat waktu yang terukur untuk mewujudkan Kantor Imigrasi Tegal.

Di bawah kepemimpinan Silmy Karim, inisiatif pembangunan Kantor Imigrasi Tegal telah bertransformasi dari sebuah wacana menjadi proyek prioritas dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, yang dipimpin oleh visi yang kuat, dapat menghasilkan solusi konkret bagi permasalahan publik dan kebutuhan publik. 

Kehadiran Kanim Tegal akan menjadi warisan penting yang memangkas jarak, menghemat waktu, dan secara fundamental meningkatkan kualitas hidup ribuan warga, menandai era baru pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih baik.